Gedung Dwi Warna

SELAIN Gedung Merdeka, Gedung Dwi Warna di Jalan Diponegoro juga menjadi lokasi inti perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Bersamaan dengan perundingan yang dilakukan di Gedung Merdeka, delegasi KAA yang tergabung dalam komisi politik, ekonomi, dan kebudayaan bersidang di Gedung Dwi Warna. Perundingan tersebut menghasilkan Dasasila Bandung, sepuluh prinsip dasar hubungan internasional untuk memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Nama Dwi Warna diberikan oleh Presiden Soekarno saat dia memantau persiapan terakhir KAA pada 17 April 1955. Sebelumnya, Soekarno juga mengubah nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka. Seusai dipakai untuk kantor Sekretariat KAA, Dwi Warna digunakan sebagai Kantor Dana Pensiun Seluruh Indonesia. Setelah itu, bangunan tersebut beberapa kali mengalami perubahan fungsi terutama dipakai untuk kantor instansi pemerintahan. Uniknya, meskipun kerap berubah fungsi, penyebutan nama gedung tidak merujuk pada instansi yang menempati gedung tersebut tetapi tetap disebut Gedung Dwi Warna.

 

Gedung Dwi Warna dibangun pemerintah kolonial Belanda di bawah pengawasan Technisishon Dionstdor Stadssgemeente Bandung dan digunakan sebagai kantor dana pensiun, Indische Pension Fondsen. Pembangunannya dimulai 1938 dan rampung dua tahun kemudian. Bangunan bergaya art deco itu adalah gedung terakhir yang dibuat Belanda di Kota Bandung sebelum Perang Dunia II pecah pada 1942. Arsiteknya, G Hendriks, merupakan perancang yang juga turut berkontribusi mengarsiteki pembangunan Gedung Sate.

 

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Dwi Warna dijadikan markas Kempeitai, dinas rahasia militer Jepang. Saat agresi militer Belanda 1947-1949, Dwi Warna sempat digunakan untuk gedung parlemen negara pasundan terkait dengan usaha Belanda dalam mendirikan negara boneka. Akan tetapi, rakyat Jawa Barat menentang kebijakan tersebut, kemudian melakukan serangkaian unjuk rasa di depan Gedung Dwi Warna. Akhirnya, pada 1950, negara pasundan dibubarkan.

 

Pembangunan Gedung Dwi Warna kala itu sangat menaati peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Misalnya, setiap gedung perkantoran di Jalan Diponegoro harus menggunakan atap sirap dengan kemiringan lebih kecil jika menggunakan genting. Selain itu, semua gedung diharuskan memiliki dinding tinggi dengan atap berundak untuk ruang sirkulasi udara. Momolo atau penangkal petir juga wajib dipasang. Hingga usianya yang ke-75, Gedung Dwi Warna masih terpelihara dengan baik. Sebagian besar ornamen seperti tegel granit, tangga kayu, dan ventilasi udara masih asli dari 1940. (Fitrah/Periset ”PR”)*** Selengkapnya