Kupas Tuntas Kesiapan Implementasi Registrasi K3L Permendag No.18 2019 di Industri TPT

Bandung (PR INFO) - Balai Besar Tekstil menyelenggarakan Business Gathering 2019, Selasa (26/11/2019) di Grand Ballroom, The Trans Luxury Hotel. Acara ini rutin dilaksanakan setahun sekali dan dihadiri oleh stakeholder Balai Besar Tekstil baik dari kalangan instansi pemerintah, asosiasi, industri, dan dunia usaha.

Mengambil tema “Permendag No.18 Tahun 2019: Peran Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil dalam Implementasinya di Industri TPT”, acara dengan konsep talk show interaktif ini mengupas kesiapan stakeholder khususnya Industri TPT dalam menerapkan peraturan tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (atau yang disingkat K3L).

Acara ini dibuka oleh Kepala Balai Besar Tekstil, Wibowo Dwi Hartoto, SH., MBA. dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan sektor manufaktur yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada triwulan III tahun 2019 sebesar 15,08 persen. Selain meningkatnya permintaan domestik yang tercermin dari peningkatan produksi di sentra produksi tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, industri ini memiliki potensi ekspor yang tinggi.

Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor dari industri TPT Nasional akan menembus hingga USD 15 milliar sepanjang tahun 2019. Upaya peningkatan daya saing produk TPT nasional dipacu pemerintah melalui kemudahan ketersediaan bahan baku dan pasokan energi, serta penyusunan aturan perlindungan (safeguard). Kemudian, faktor lain yang dapat meningkatkan daya saing produk yakni standar mutu dan kualitas produk itu sendiri. Mutu produk yang merujuk pada baku mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) akan lebih mudah diterima di pasar karena jaminan konsistensi kualitasnya.

Pada akhir masa jabatannya, Kepala BPPI Ngakan Timur Antara menyampaikan bahwa hingga tahun 2019, dari total 4.984 SNI dibidang industri, sebanyak 113 SNI ditetapkan sebagai SNI Wajib dengan tujuan melindungi konsumen dalam aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan, serta mengamankan industri dalam negeri dari serangan produk impor yang tidak berkualitas.

Begitu pula dengan Permendag no.18 Tahun 2019, yang dalam proses registrasi K3L telah diatur pula metode pengujian 17 kategori produk tekstil di mana semua parameter ujinya mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), yakni: (1) Logam berat terekstraksi (SNI 7334:2009); (2) Formaldehida (SNI ISO 14184-1:2015); (3) Senyawa azo (SNI ISO 24362-1:2015 / SNI ISO 24362-3:2015); (4) Total senyawa phthalates (SNI ISO 14389:2016); (5) Bahan kimia antiapi (SNI ISO 17881-1:2017), dan (6) Bahan kimia antiair (SNI 8360:2017). Tentunya hal ini dilakukan agar daya saing produk nasional dapat meningkat dari sisi produsen, sekaligus sebagai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dari sudut pandang konsumen, yakni terkait dengan unsur keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini pula, Balai Besar Tekstil melakukan sosialisasi inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi; penandatanganan MoU di bidang riset serat alam biduri sebagai bahan baku tekstil dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta; penandatanganan MoU di bidang Riset Pemanfaatan Sumber Daya Hayati sebagai bahan baku tekstil dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto; penyerahan sertifikat SNI Wajib Pakaian Bayi PT Githanaisya Putri Santika (merek Azura Superheroes Lab) dan PT Jusindo Sumberprakarsa (merek JSP); serta penganugerahan Customer Awards 2019, yakni pemberian apresiasi terhadap pelanggan yang telah konsisten menggunakan layanan jasa teknis Balai Besar Tekstil hingga saat ini. Sebagai pemenang yakni PT Gajah Angkasa Perkasa (Kategori Work Order Terbanyak); PT Panca Prima Maju Bersama (Kategori Kontribusi Nilai PNBP terbesar); dan PT Trisula Textile Industries (Kategori Pengguna Jenis Layanan Jasa Teknis Terbanyak).

Dipaparkan oleh Pontas Parsaoran Tobing (Fungsional senior PPNPS Post Border Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI) bahwa tujuan diberlakukannya K3L / Permendag No.18 tahun 2019 adalah untuk menjamin kualitas produk dalam negeri dan untuk menjamin keamanan terhadap lingkungan. Sosialisasi Permendag akan dilaksanakan selama 1 tahun sejak peraturan tersebut berlaku, sehingga mulai tanggal 14 Agustus 2020 sudah akan dijalankan pengawasan terhadap barang yang beredar. Sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur oleh Permendag No. 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Harapan dari peserta yang hadir mengenai pemberlakuan peraturan ini antara lain, perlu adanya sosialiasi peraturan SNI dan K3L baik untuk industri besar dan juga industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini disebabkan banyaknya IKM produk kreatif yang memproduksi tanpa paham aturan-aturan yang diterapkan. Peran dinas perindustrian dan perdagangan kota/provinsi/kabupaten diperlukan untuk memberikan sosialisasi di daerahnya masing-masing. Sedangkan Kepala Balai Besar Tekstil, Bapak Wibowo Dwi Hartoto menyampaikan bahwa Balai Besar Tekstil selaku Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan Laboratorium Penguji (LP) di bawah Kementerian Perindustrian RI mengaku siap mendukung implementasi peraturan SNI dan K3L di industri TPT melalui layanan jasa pengujian tekstil dan sertifikasi mutu produk. (adv)