Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Dekonstruksi Koperasi Pertanian

Bandung, (PR INFO) - Sebagai rangkaian peringatan hari Koperasi yang ke-73, Ikopin dan IPMI International Business School menyelenggarakan kegiatan seminar nasional pada Kamis (30/7/2020) melalui daring. Seminar ini didasarkan pada pemikiran bahwa Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian kita. Untuk menangani masalah keterpurukan perekonomian, pemerintah mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Akan tetapi PEN belum secara spesifik menyatakan akan menangani kemungkinan masalah kekurangan pangan.

Melihat urgensi, kecepatan, dan dampak positif dari upaya peningkatan produksi pertanian dalam pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, maka seharusnya koperasi pertanian menjadi katalis pemulihan ekonomi. Untuk mewujudkan katalis yang optimal diperlukan dekonstruksi koperasi pertanian.
Makna dekonstruksi menurut Burhanuddin Abdullah selaku Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) adalah proses ‘menjebol’ pemikiran, sikap, dan aksi seluruh pemangku kepentingan koperasi dan menemukan pusat-pusat pemikiran yang baru lebih bermakna; sehingga mampu menghasilkan solusi, new landscape (tatanan baru) dan aksi nyata untuk diwujudkan.

Seminar menghadirkan Teten Masduki -Menteri Koperasi dan UKM - sebagai pembicara kunci dan para narasumber dari berbagai kalangan yaitu pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, komunitas, dan media. Seminar daring ini diikuti oleh 278 orang peserta.

Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa dekonstruksi koperasi pertanian telah menjadi agenda strategis Kementerian Koperasi dan UKM melalui strategi model bisnis koperasi yang produktif yang harus menjadi pilihan rasional masyarakat, dukungan pembiayaan, introduksi teknologi digital dan modernisasi pengelolaan koperasi. Selanjutnya Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, menegaskan kembali strategi yang ditempuh berupa integrasi UMKM pada global value chain, scalling up, melahirkan wirausaha baru, dan modernisasi koperasi.

Narasumber dari Bappenas melengkapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM mengenai perencanaan nasional yang terkait dengan dekonstruksi koperasi pertanian di antaranya adalah sistem dan besaran anggaran untuk tenaga fungsional pendamping dan penyuluh koperasi lapangan (PPKL) yang fokus dan berkesinambungan. Bappenas mengungkap hasil penelitian di beberapa negara bahwa berkoperasi dapat meningkatkan produktivitas pangan dan pendapatan petani.

Dukungan terhadap dekonstruksi koperasi pertanian juga dikemukakan oleh Bank Indonesia melalui regulasi yang mendorong koperasi masuk rantai pasok pangan global berbasis digital, stabilitas nilai tukar, memperkuat sinergi dengan otoritas fiskal, sinkronisasi kebijakan, stabilitas makro dan sistem keuangan.

Executive Director IPMI International Business School, Aman Wirakartakusumah, lebih menekankan pada peran koperasi pertanian harus menjamin ketersediaan, kecukupan, distribusi dan keamanan pangan nasional untuk mengurangi angka stunting dan kerawanan gizi masyarakat, baik pada kondisi Covid-19 maupun pada saat pemulihan ekonomi.

Pembelajaran selama 50 tahun Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang disampaikan oleh Dedi Setiadi adalah kemajuan koperasi ditentukan oleh berbagai faktor di antaranya adalah pendidikan dasar perkoperasian, kepercayaan anggota terhadap koperasi, peningkatan pelayanan anggota, pengembangan usaha dari hulu hingga hilir, kerja sama antarkoperasi, jejaring usaha koperasi dengan luar negeri dan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak, serta adaptif dengan kekinian.

Secara konkret narasumber dari Agriterra, Tjandra Irawan menyatakan bahwa dekonstruksi koperasi pertanian mendesak dan penting, dilakukan dengan “tujuh (7) imajinasi dekonstruksi koperasi pertanian” yang terdiri dari (1) pemahaman kelembagaan perkoperasian di kalangan masyarakat, (2) penafsiran prinsip koperasi modern, (3) tidak membenturkan koperasi dengan korporasi, (4) merger antar koperasi, (5) sisa hasil usaha (SHU) tidak menjadi tujuan, (6) anggaran dasar koperasi yang fleksibel dan (7) restrukturisasi koperasi dalam perizinan.

Paparan para narasumber ditanggapi oleh Bayu Krisnamurthi dengan menegaskan bahwa dekonstruksi koperasi pertanian sangat strategis untuk memulihkan ekonomi maupun pengembangan koperasi pertanian, karena dalam dekonstruksi diperlukan kapasitas koperasi untuk berkontribusi pada ketersediaan dan kecukupan pangan nasional secara realistis sebesar 20%. Bayu juga menyatakan bahwa dekonstruksi koperasi pertanian harus didukung oleh ‘keikhlasan’ dan rekonstruksi peran pemerintah sebaga prime mover pengembangan koperasi masa mendatang. Lebih jauh dikatakan bahwa dekonstruksi koperasi pertanian bukan semata-mata perjuangan antarmazhab ekonomi dan ideologi koperasi, tetapi ideologi alternatif yang sehat dan rasional.

Seminar ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi koperasi perlu didukung oleh fakta dan evidensi, pembelajaran, mobilisasi sumber daya, reformasi kebijakan, solusi dan aksi nyata yang rasional yang mampu mengatasi kerawanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu diperlukan upaya terobosan yang operasional, implementatif, dan sinergi antarlembaga, serta menyusun agenda aksi pendidikan, pengkajian, dan pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan pemerintah, Bappenas, Bank Indonesia, gerakan koperasi, media masa, dan Agriterra. (adv)***