Penyesuaian Iuran Untuk Keberlangsungan Program BPJS Kesehatan 2016


PENYESUAIAN IURAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN PROGRAM BPJS Kesehatan 2016

Bandung (PRINFO), Sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa maksimal dalam kurun 2 (dua) tahun iuran Program Jaminan Kesehatan dievaluasi. Pembahasan Peraturan Presiden ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lintas kementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan, serta stakeholder terkait lainnya.

Penyesuaian iuran yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuaris oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN.Pertimbangan untuk opsi penyesuaian iuran adalah opsi secara umum untuk keberlanjutan program. Bahwa langkah-langkah yg diambil untuk menjaga keberlangsungan program dapat dilakukan dengan cara:

1) Mengurangi manfaat,
2) Penyesuaian iuran,
3) Mengalokasikan dana tambahan dari APBN.

Untuk opsi pertama (mengurangi manfaat), tidak dilakukan pemerintah karena manfaat yang sudah ada, misalnya cuci darah, tidak mungkin dan sangat tidak manusiawi apabila dihilangkan atau dikurangi.

Untuk opsi kedua (penyesuaian iuran), idealnya harus menyesuaikan dengan hitungan aktuaria. Dalam hal ini, minimal Rp 36.000,- untuk peserta kelas III sebagaimana hitungan terakhir (angka tahun 2016) oleh para ahli dan rekomendasi DJSN.

Minimal perhitungan jumlah iuran sebesar Rp 36.000,- untuk kelas III merupakan bottom line dasar minimal penyesuaian iuran yang ideal. Namun hal ini tidak menjadi opsi pemerintah.

Kalaupun ada penjelasan iuran, untuk kelas 3 peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp 30.000,-. (angka ini masih di bawah bottom line yang direkomendasikan DJSN, yaitu Rp 36.000,- untuk kelas III). Artinya penyesuaian ini, sesuai dengan yang dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya. Sehingga, ada opsi ketiga yang sudah disiapkan (mengalokasikan dana tambahan dari APBN), yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program (di luar penyesuaian iuran yang tidak sampai di angka bottom line Rp 36.000,- tersebut), yaitu: pemerintah mempersiapkan alokasi dana tambahan yang sudah dimasukkan dalam APBN 2016. (Don)***