Siti Muntamah: Generasi Milenial Harus Siapkan 4 Hal

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat saat ini memang alami kenaikan hingga akhirnya dari peringkat 34 menjadi peringkat 20. Namun jangan puas sampai di sana, masih ada empat hal untuk meningkatkan indeks tersebut.

Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial Siti Muntamah mengatakan, kaum milenial Jabar saat ini harus mau berusaha turun ke kehidupan yang sebenarnya, menarik mimpi ke dunia nyata. Juga ada empat hal yang harus digenjot terhadap milenial Jabar saat ini.

“Pertama adalah pendidikan. Saya sebutkan tadi wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga di Jabar harus terpenuhi. Kita masih di angka 8,16 tahun rata-rata. Untuk Kota Bandung alhamdulillah sudah di angka 11, di atas rata-rata," ujar perempuan yang karib disapa Umi Oded itu pada kegiatan reses di Kota Bandung, Senin (9/11/2020) sore.

Yang kedua, lanjut Umi, yaitu masalah kesehatan generasi muda. “Pemuda Jawa Barat kan angka pesakitan tinggi karena banyak yang merokok. Akan menjadi lebih baik jika kita bersama wujudkan Jabar berlangit biru, Jabar tanpa rokok," ujar beliau.

Ketiga, yaitu ketenagakerjaan. Pemuda harus mampu keluar dari zona nyaman dengan melihat dunia luar terutama dalam mendapatkan pekerjaan dan berkompetisi.

“Saya pikir milenial itu kan idealis, perfeksionis, dan berambisi, karakter seperti itu bisa dimanfaatkan pemuda untuk terus meningkatkan skill dan bersaing di dunia pekerjaaan yang kompetitif,” ucap beliau.

Yang terakhir atau yang keempat yaitu pendewasaan usia perkawinan. Saat ini masih rendah, terbukti masih banyak pernikahan di bawah umur, angka kehamilan yang tidak diinginkan yang masih perlu kita perhatikan, prostitusi remaja dan kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang juga menjadi sorotan.

“Jadi saya pikir 4 hal ini yang harus jadi catatan penting yang mendorong kita untuk terus berinovasi, mencari solusi, dan terus mengakselerasi pembangunan pemuda Jabar,” ujar beliau.

Menurut Umi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya-upaya konkrit solutif, terutama di dinas pengampu yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Namun anggaran dinas tersebut terbilang minim untuk kegiatan penunjang peningkatan IPP Jabar tersebut. Dinas tersebut tahun 2021 direncanakan alokasinya hanya Rp88 miliar dan Rp55 miliar diantaranya untuk kegiatan.

“Bahkan untuk perlindungan pemenuhan hak anak-anak cuma Rp1 miliar. Saya pikir disini perlu ada balancing dan penambahan demi tercapainya pemuda dan anak di Jabar yang unggul,” tutupnya.***