BPJS Kesehatan Sosialisasikan Manfaat untuk Korban Laka Lantas dan Kecelakaan Kerja bagi Peserta JKN-KIS

BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat mensosialisasikan Koordinasi  Manfaat Pelayanan, Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum Secara Terpadu bagi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Polda Jawa Barat, PT Jasa Raharja (Persero), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daerah Jawa Barat.

Sebagai upaya untuk Perluasan Universal Health Coverage dan Peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan Divisi Regional V, melakukan Melakukan Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan dengan Jajaran Pemerintah Daerah  Propinsi Jawa Barat.

Menurut dr.Mohammad Edison.MM.AAK  selaku Kepala Divisi Regional V Jawa Barat kegiatan Forum ini mempunyai tujuan yaitu Terjalinya kerjasama yang harmonis kepada seluruh mitra dan pemangku kepentingan, Tercapainya pemahaman yang sama terhadap program JKN KIS serta Tercapainya Universal Health Coverage 2019. Forum Kemitraan merupakan wadah komunikasi untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam implementasi program JKN-KIS meliputi : kepesertaan dan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS khususnya di Propinsi Jawa Barat. Forum Kemitraan  ini beranggotakan para jajaran Pemerintahan di Propinsi Jawa Barat seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BAKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Kesatuan Daerah Militer III/Siliwangi, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA Jawa Barat, Direktur Rumah Sakit baik Pemerintah, TNI/Polri dan Swasta, Instansi/Organisasi tingkat propinsi serta BPJS Kesehatan.

Sedangkan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama merupakan Sarana komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan utama terkait dan pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting yang meliputi : perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan regulasi serta terwujudnya partisipasi Pemerintahan Daerah dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage 2019. Forum Pemangku Kepentingan Utama ini beranggotakan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepala Dinas Keuangan dan Anggaran Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan.

Mohammad Edison juga menyampaikan bahwa untuk percepatan Universal Health Coverage dan menjaga kesinambungan program JKN KIS diwilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan dapat terwujud apabila bersinergi dengan semua stakeholder termasuk Pemerintah Daerah.  Gambaran Cakupan kepesertaan JKN-KIS diwilayah Divisi Regional V Jawa Barat sampai dengan bulan Februari  2017 adalah sebesar 21.030.243 jiwa atau 68 % dari total penduduk jawa Barat 30.745.542 jiwa, semua Pemerintah Daerah dijawa Barat telah mengintegrasikan Jamkesdanya kedalam Program JKN KIS pada tahun 2017.

Dengan Kerjasama yang baik, diharapkan Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan sehingga tujuan mulia yaitu memberikan Kepastian Jaminan Kesehatan kepada seluruh warga Negara Indonesia dapat terjaga.