Hukum Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional

(PRINFO), Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan wisata yang memiliki potensi luar biasa. Budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pariwisata. Demikian juga sebaliknya pariwisata memberikan konstribusi ekonomi yang dimiliki budaya. Bertumbuhnya potensi ekonomi yang dimiliki budaya semakin hari diakui masyarakat terutama masyarakat setempat. Fakta tersebut menyimpulkan bahwa sektor pariwisata akan menjadi industry andalan Indonesia dan dapat menopang kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilandasi oleh hukum dan pengaturan yang tepat, efektif dan aplikatif.

Buku ini merupakan hasil disertasi penulis R. Violetta Simatupang, Dipl. Hot.AHMA., S.E., M.H yang mengupas tentang Hukum Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan. Dijelaskan dalam buku ini ekspresi budaya tradisional (EBT) apabila dikelola dengan baik, merupakan suatu industry yang mampu memberikan konstribusi ekonomi secara langsung dan serentak bagi upaya pelestarian, pemanfaatan, pengembangan /modifikasi ekspresi tradisional beserta para pengembangnya. Pada kenyataannya hal ini belum terjadi dalam kepariwisataan Indonesia. Sejatinya produk hukum kepariwisataan harus mampu turut melindungi EBT sekaligus menjadi “caretaker”, pengatur, pengelola yang bertanggungjawab atas manfaat ekonomi yang timbul daripadanya, dan memastikan manfaat tersebut terdistribusikan dengan baik, adil dan merata sesuai falsafah Pancasila dan konsep negara kesejahteraan. Pada sisi yang lain, tekanan yang ditujukan pada industry kepariwisataan akibat komitmen-komitmen yang dibuat pemerintah dalam perjanjian internasional yang sarat dengan prinsip kapitalisme lalu dikristaliasi ke dalam sumber hukum formal terkait kepariwisataan telah menyebabkan konflik ideology dan diesfungsi hukum.

Disajikan dengan jelas, lengkap dan sistematis, buku ini penting dibaca para praktisi hukum kepariwisataan dan hukum perlindungan yang berguna bagi penyusunan dan pembaruan hukum kepariwisataan dan hukum perlindungan serta pengembangan ekspresi budaya tradisional yang lebih aplikabel, berlandaskan pada falsafah Pancasila.(Nia K. Suryanegara. Pusat Data dan Riset)