Penandatanganan Nota Kesepahaman Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Garut

Garut (13/06/2016) : Pemerintah Kabupaten Garut bersama dengan BPJS Kesehatan telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) se Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016. Ada beberapa hal yang patut diketahui oleh masyarakat sbb : 
 
A. Keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) beserta anggota keluarga kepada BPJS Kesehatan.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Desa.
4. Mendorong masyarakat desa yang bangga menjadi peserta JKN  serta meningkatkan rasa memiliki untuk mewujudkan program JKN KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan .
5. Dalam rangka mewujudkan Nawa Cita kelima “..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat”.
 
B. Kepesertaan JKN-KIS Aparatur Desa
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap dan/atau Upah Minimum Kabupaten Garut.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah menjadi peserta Mandiri/Perorangan dan peserta Pegawai Swasta maka status kepesertaannya akan dimutasikan menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
5. Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
- Ruang perawatan kelas II : Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
 
Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik mendapatkan tantangan dan hambatan yang tentunya ini menjadikan koreksi dan intropeksi dalam memperbaiki pelayanan kearah yang lebih baik. Tentunya berkat kerjasama yang baik serta komunikasi yang intensif dengan para stake holder yaitu pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Garut.
 
Data peserta yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan di wilayah Kabupaten Garut sebanyak 1.497.779 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Garut sebanyak 3.015.993 jiwa atau sudah 49,66% dari seluruh segmen kepesertaan.
 
Diharapkan peran Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dapat secara optimal mewujudkan JKN semesta yang berkualitas dan berkesinambungan, dapat menjadi motor penggerak mensukseskan program JKN dan dapat menciptakan masyarakat yang bangga menjadi peserta JKN serta meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat desa terhadap program JKN sehingga terwujud cakupan semesta 2019.
***