Profesi Akuntan dan Good Governance

Bandung, (PRINFO).- Skandal Enron boleh jadi sekarang tinggal sayup-sayup terdengar, setelah hampir 11 tahun berlalu. Akhir tahun 2002 lalu Enron menyatakan kebangkrutannya, padahal setahun sebelumnya Enron masih membukukan pendapatan US $ 100 miliar.

Enron salah satu raksasa energi Amerika Serikat yang mencapai pertumbuhan fenomenal dalam waktu singkat, kemudian jatuh bangkrut dalam waktu yang singkat pula ? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi ? Jawabannya : akuntansi. Siapakah yang “melindungi” dan meng-approve praktik akuntansi Enron sebelum terungkap ? Tak lain adalah akuntan publik Arthur Andersen. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip-prinsip good governance memang sebuah keniscayaan. Tidak bisa dipungkiri dalam tatanan ekonomi global tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai informasi dan transaksi ekonomi/keuangan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan.

Akuntansi merupakan satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. Tanpa standar akuntansi yang baik, didukung akuntan yang handal dan beretika, maka pasar modal tidak akan pernah berjalan dengan baik, sebagaimana ilustrasi kasus Enron. Karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam mekanisme tersebut. Efektivitas dan ketepatan waktu informasi keuangan yang transparan, dapat dibandingkan dan relevan dibutuhkan oleh pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia kredit, juga pemerintah selaku pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini tentunya ingin mengetahui informasi keuangan, sekaligus memperbandingkan dengan banyak perusahaan. Implikasinya, bahasa pelaporan keuangan global akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Hal ini mendorong suatu perusahaan, ataupun pemerintah akan memiliki daya saing yang lebih besar.

Secara nasional, kita sedang dihadapkan dengan permasalahan pelik yang membelit upaya pembangunan bangsa. Indonesia menghadapi tantangan birokrasi yang korup dan kekurangan sumber daya akuntan. Mewujudkan good governance adalah merupakan impian bangsa Indonesia yang sudah saatnya menjadi kenyataan. Salah satu upaya dalam bidang tata kelola pemerintahan yaitu diwajibkannya seluruh penyelenggara Negara dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang unit organisasinya merupakan entitas pelaporan untuk menyampaikan laporan keuangannya ke dewan Legislatif, setelah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).

Sampai saat ini harapan untuk memacu kemampuan para penyelenggara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan tata kelola kekayaannya yang akuntabel dan auditabel masih sangat memprihatinkan. Maraknya berbagai penyimpangan dan kebocoran yang merugikan keuangan Negara merupakan suatu fenomena penyakit birokrasi, hampir di semua lini yang secara terus menerus merusak dan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan pula berbagai permasalahan ekonomi keuangan dan manajemen yang semakin kompleks, yang pemecahannya tidak bisa lepas dari kebutuhan berbagai metode dan analisis yang dihasilkan oleh kompetensi akuntansi.

Mewujudkan pilar-pilar ekonomi nasional oleh para pelaku bisnis yang sehat (good governance) sangat bertolak belakang dengan adanya praktik-praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan para pengusaha nasional berkoalisi dengan para pemegang kekuasaan sehingga melahirkan high cost economis. Kondisi ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesi auditor yang sangat handal dan beretika.

Kita dihadapkan pada suatu tantangan yang berat, yaitu apakah bangsa kita, terutama para pelaku bisnis, para birokrat sebagai pembuat regulator dan berbagai kebijakan ekonomi akan cepat merespon masalah tersebut. Situasi ini diperparah dengan kualitas para penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang pada umumnya, berkinerja masih rendah, rentan korupsi, high cost economy, in efficiency, birokratik, dan moralitas yang relatif rendah. Tantangan lain, yaitu di lingkungan para pelaku bisnis sendiri yang pada umumnya kurang memperhatikan etika dan moral bisnis yang sehat.

Perlu kita perhatikan pembangunan di Indonesia masih sangat mengandalkan sumber dayanya dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD yang tata kelola keuangannya terutama di daerah menurut hasil pemeriksaan BPK masih sangat memprihatinkan.

Di lingkungan komunitas profesi akuntansi sendiri, pengaruh dari lingkungan praktik bisnis yang kurang sehat mempengaruhi kredibilitas dari profesi tersebut dalam mentaati kode etik dan profesinya.

Praktik-praktik akuntansi yang sehat harus didukung oleh praktik-praktik ekonomi nasional yang sehat, sedangkan praktik- praktik ekonomi nasional yang sehat harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola kepemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat yang baik, pelaku bisnis yang baik, dan para penyelenggara Negara, pemerintahan yang baik.

Bagaimana di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan center of excellence nasional, dengan situasi berbeda-beda dituntut untuk menjawab tantangan tersebut.

Diperkirakan per tahun Indonesia kekurangan hingga 10.000 tenaga bidang akuntansi. Sementara Akuntan yang tercatat di Ikatan Akuntan Indonesia/IAI per 31 Juli 2011 sebanyak 8.832 orang dan dari jumlah itu yang bekerja di sektor publik sekitar 3.680 orang. Kuantitas sejumlah tersebut masih terlalu sedikit. Karenanya, pendidikan akuntan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar dapat menjaga sistem akuntansi. Artinya pendidikan akuntan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini mengingat standar akuntasi dan pemeriksaan keuangan terus berubah.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 238 juta maka perbandingannya 1:250.000. Perbandingan di Malaysia dan Singapura masing-masing adalah 1:23.000 dan 1:5.000. Profesi akuntansi, keuangan, dan perpajakan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis.

Berpijak pada kondisi dan kebutuhan bangsa yang disebutkan di atas Universitas Widyatama yang telah + 40 tahun menangani dan menekuni pendidikan akuntansi terpanggil untuk ikut berpartisipasi dan merespon kebutuhan anak bangsa saat ini, yaitu meningkatkan pendidikan akuntansi yang bukan saja peningkatan kualitasnya namun juga peningkatan jenjang stratanya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu melalui program Magister Akuntansi, sekaligus merintis kerjasama untuk meningkatkan kompetensi akuntansi di lingkungan pemerintahan.

Diharapkan program ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu dan profesional dalam upaya mewujudkan Good Government Governance dan Good Corporate Governance. Program ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah serta di lingkungan pelaku ekonomi dan bisnis.

Demikianlan suatu gambaran tentang profesi akuntan di Indonesia yang harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa secara rasional dan realistis.

@ Karhi Nisjar Sirajudin, adalah Ketua Program Maksi-PPAk, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama